Polisi menggeledah kantor dan kediaman Direktur Perusahaan Air minum Daerah (PDAM) Tirta Hidayah Kota Bengkulu Samsu Bahri. Dalam penggeledahan itu, petugas membawa dua boks dan dokumen.
Pengeledahan itu dilakukan pada Kamis (10/7/2025) dengan tujuh anggota penyidik subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu dikawal polisi bersenjata lengkap.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti mengatakan sejumlah berkas dan dokumen berhasil disita untuk memperkuat alat bukti dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi penerimaan PHL PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu tahun 2023-2025.
Barang bukti yang disita di antaranya dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) PHL 2023, 2024, 2025, serta buku harian milik direktur yang berkaitan dengan jumlah uang yang diterima dari para PHL.
“Kita sita dua boks berkas dan dokumen dari kantor PDAM, yang nantinya digunakan untuk kelengkapan dalam pemberkasan,” kata Syahir Fuad, Kamis (10/7/2025).
Dia mengatakan, penggeledahan ini dilakukan pasca pemeriksaan Direktur PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu, Samsu Bahari pada selasa (8/2025).
Kata dia, ada dua titik dalam penggeledahan yang dilakukan yakni di kantor PDAM Tirta Hidayah pada ruangan direktur, ruang keuangan, Kabag Umum, Kasubag Pergantian Water Meter, lalu kediaman pribadi direktur.
“Dua lokasi kita geledah di kantor PDAM 4 ruangan, termasuk ruang direktur dan kediaman pribadi direktur,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, perkara ini bermula Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dugaan suap dan gratifikasi atas penerimaan ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) tahun 2023-2025 di lingkungan PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
Penyelidikan dilakukan sejak Februari 2025, ratusan saksi sudah dimintai keterangan oleh Polda Bengkulu.
Disinyalir, penerimaan ratusan PHL dilingkungan PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu ini dilakukan oknum pegawai di PDAM untuk merekrut PHL baru setiap bulannya 5 hingga 6 orang dan diduga para PHL ini dimintai sejumlah uang agar bisa diterima, namun tidak ada perjanjian tertulis.
