Pengamat politik Sumatera Selatan Haekal Al Haffafah menilai persoalan yang ada di Prabumulih sudah meluas hingga mendapat atensi sekretaris pribadi Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta Wali Kota Prabumulih Arlan untuk diberikan retret ulang.
“Karena ini sudah terlanjur menjadi konsumsi nasional, kita dukung Presiden Prabowo untuk melakukan retret ulang khusus untuk Wali Kota Prabumulih. Supaya ini menjadi refleksi dan pelajaran mahal bagi semua semua pejabat yang memimpin institusi publik,” ujar Haekal, Rabu (17/9/2025).
Dia menyarankan kondisi saat ini jadi momentum bagi presiden yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk melakukan evaluasi atau bersih-bersih partai.
“Jangan sampai potensi parasit partai itu dipertahankan, karena terlalu besar efek kerugian yang ditanggung secara politik, sebab yang dipertaruhkan adalah kredibilitas dan martabat presiden,” ungkapnya.
Dia menyebut, persoalan yang terjadi saat ini dinilai publik bahwa kepala daerah sering kali sulit membedakan antara wilayah privat dan publik sehingga sering terjadi benturan.
“Dalam konteks ini publik merasakan seolah arogansi kekuasaan itu adalah stereotip yang melekat dalam pejabat publik dan kesan itu sangat kuat dalam kasus ini. Seolah-olah publik melihat ada personalisasi di Prabumulih dengan gaya orde baru, ada personalisasi arogansi yang terkesan bahwa Arlan adalah Prabumulih dan Prabumulih adalah Arlan. Pesan arogansi itu yang sedang dilawan publik,” katanya.
“Terlebih, saat ini kita baru saja melewati satu preseden nasional huru-hara Agustus dan itu seolah tidak menjadi pelajaran penting bagi Wali Kota Prabumulih,” sambungnya.
Menurutnya, meski ada klarifikasi yang disampaikan Arlan terhadap persoalan yang dihadapi, Haekal menyebut jika hal itu justru dapat memicu krisis akuntabilitas.
“Walaupun kemudian sudah ada klarifikasi bahwa itu semua adalah hoaks tapi publik terlanjur melihat ada kontradiksi antara fakta yang beredar dan klarifikasi pejabat yang akhirnya justru memicu krisis akuntabilitas,” ungkapnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Haekal juga menyayangkan tak ada suara dari legislatif yang lantang terhadap persoalan tersebut. Dia berharap ada suara wakil rakyat yang ikut mengkritisi persoalan tersebut.
“Yang kita sayangkan tidak ada suara legislatif yang lantang di Prabumulih, ke depan harus jadi pelajaran bagi semuanya. Supaya tidak ada lagi yang namanya personalized bureaucracy, yang berakhir pada sikap yang berpotensi menimbulkan delegitimasi, bukan hanya bagi yang bersangkutan tetapi juga pada institusi yang dipimpin,” terangnya.
