Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan hasil yang membanggakan dan sukses besar. Dalam evaluasi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap program ini tidak hanya berjalan masif dengan menjangkau jutaan penerima, tetapi juga berhasil mengendalikan harga tanpa memicu gejolak inflasi di daerah.
“MBG ini sudah terdistribusi berjalan semakin masif. Kita hari ini sudah bisa melayani MBG itu sasaran 1,5 juta penerima manfaat, ekuivalen dengan 500 SPPG,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru, Senin (8/12/2025).
Herman Deru menyebut terkendalinya inflasi ini berkat adanya GSMP (Gerakan Sumsel Mandiri Pangan). Program ini memastikan pasokan pangan rumah tangga tetap stabil, sehingga tidak terjadi rebutan atau persaingan harga antara ibu rumah tangga dengan dapur pengelola MBG di pasar.
“MBG memberikan makan bergizi gratis kepada seluruh siswa-siswi, ini sangat in line dengan cash transfer-nya. Ibu-ibu rumah tangga tidak terganggu atas pasokan kepada program MBG-nya karena ada GSMP. Kalau tidak ada itu, ya yakin inflasi kita sudah amburadul,” tegasnya.
MBG terbukti tak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga memberikan dorongan signifikan terhadap ekonomi lokal di Sumatera Selatan. BPS menunjukkan bahwa sektor industri dan tenaga kerja langsung merasakan efek positifnya.
Pertama, industri makanan dan minuman di Sumsel tumbuh signifikan sebesar 9,6% seiring dengan menjamurnya dapur-dapur pengelola MBG (SPPG). Pertumbuhan ini otomatis membuka lapangan pekerjaan baru. Diketahui, setiap satu SPPG minimal menyerap 4 sampai 5 tenaga kerja baru, meliputi juru masak, pengelola, hingga petugas transportasi.
MBG juga menjadi pasar besar bagi komoditas daerah, di mana hampir 60-70% kebutuhan pasokan MBG saat ini berasal dari sumber lokal, dengan target tinggi untuk mencapai 100% pasokan lokal di masa depan melalui program hilirisasi pemerintah. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur untuk Sentra Penyelenggara Program Gizi (SPPG) juga menggerakkan sektor konstruksi, di mana satu SPPG membutuhkan investasi infrastruktur sekitar Rp 1,5 miliar.
Evaluasi Tahap I yang telah dilakukan BPS pada Juli lalu menemukan sejumlah tantangan seperti masalah sanitasi, pengelolaan, dan kebersihan. Berdasarkan temuan tersebut, penyelenggara SPPG berkomitmen untuk melakukan perbaikan, termasuk memastikan kebersihan air, pasokan bahan yang fresh, dan rekrutmen tenaga ahli gizi yang bukan sekadar pandai memasak.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Muhammad Edi Mahmudi mengonfirmasi bahwa kekhawatiran akan dampak inflasi akibat program MBG tidak terjadi di Sumsel.
“Perkembangan inflasi menunjukkan kondisi yang sangat terkendali. Inflasi year on year November 2025 sebesar 2,91%, atau masih dalam rentang target inflasi. Ini artinya bahwa kekhawatiran adanya potensi inflasi akibat program MBG tidak terjadi di Sumatera Selatan,” jelasnya
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto menekankan bahwa survei dan evaluasi ini sangat penting untuk perbaikan kebijakan MBG ke depan.
Gubernur juga mendesak seluruh Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk memperkuat komunikasi dan penyajian data terkini kepada Bupati dan Wali Kota. Hal ini penting agar seluruh kepala daerah, yang kini juga menjadi Kasatgas pengawasan di wilayahnya, dapat mengambil keputusan yang tepat.
“Ada pertanyaan besar, Kenapa di daerah kaya, kemiskinannya tinggi? Ini anomali. Ini mesti kerja sama baik dengan kepala daerahnya. Jadi, data yang dimiliki dari hasil survei ini, tolong diberikan juga kepada kepala daerah secara khusus,” pinta Deru
Artikel ini ditulis oleh Ani Safitri peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di infocom.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
