Dua kepala daerah di Jambi mendapat peringatan keras dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya karena tak hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 yang digelar di Jambi. Dua kepala daerah itu kena semprot karena dinilai menganggap sepele kegiatan musrenbang tersebut.
“Teguran keras bagi yang tak mengirimkan wakilnya, Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Batanghari. Saya dukung. Pak Gubernur menegur juga tadi, karena di sini (musrenbang) bukan seremoni,” kata Bima Arya dalam mengikuti pembukaan Musrenbag di Jambi, Rabu (21/5/2025).
Kekesalan Bima ini juga mulai terjadi setelah Gubernur Jambi Al Haris sempat mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Tanjabbar Anwar Sadat dan Bupati Batanghari Fadhil Arief di Musrenbang RPJMD 2025-2029 itu.
Padahal, Al Haris menyebut bahwa acara musrenbang itu penting untuk mengetahui langsung usulan daerah dan menyerap aspirasi dari bawah.
Bima hadir di Jambi dalam kunjungan kerjanya untuk menghadiri pelantikan Ketua RT se-Kota Jambi serta Musrenbang RPJMD 2025-2029. Namun saat pembukaan musrenbang, Bima selaku perwakilan pemerintah pusat kesal melihat ada bupati di Kabupaten di Jambi yang tidak sinkron dengan Provinsi dalam acara musrenbang tersebut.
“Kan Pak Gubernur melakukan sinkronisasi kabupaten hingga pusat,” ujar dia.
Bima tak ingin cara yang tidak disiplin itu terus dilakukan oleh kepala daerah di Jambi apalagi itu setingkat bupati. Dia menilai kedisiplinan itu wajib harus ditunjukkan oleh kepala daerah karena sebelumnya sudah ditanamkan diretret, beberapa waktu lalu.
“Jadi, itu yang harus dipahami Bupati/Walikota untuk merapikan birokrasi kita,” jelas Bima.
Mengenai hal itu, Kadis Kominfo Batanghari, Amir Hamzah membenarkan atas ketidakhadiran Bupati Batanghari di musrenbang tersebut. Dia kemudian memberitahu bahwa ketidakhadiran bupati itu lantaran memiliki kegiatan di daerah Batanghari tepatnya di kawasan Bajubang.
Amir mengaku, bahwa kegiatan bupati itu di kawasan tersebut dalam kaitan program pembentukan desa cinta statistik yang mana itu adalah program strategis nasional yang digawangi Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan pemerintah daerah.
