Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut kepatuhan membayar pajak kendaraan di wilayahnya masih rendah. Hanya 1 juta kendaraan dari sekitar 4 juta kendaraan yang membayarkan pajaknya.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Sub Sektor Perkebunan di Griya Agung. Menurut Deru, pembangunan daerah butuh partisipasi seluruh pihak.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Ini ironis (hanya 1 juta kendaraan dari 4 juta kendaraan di Sumsel yang membayar pajak). Kami berharap perusahaan ikut ambil bagian dalam memperbaiki hal ini. Karena pembangunan butuh partisipasi dari semua pihak,” ujar Deru.
Deru juga meminta agar kendaraan yang belum menggunakan pelat Sumsel (BG) segera dialihkan. Hal itu sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan.
Dalam rakor itu, Deru juga ingin memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan daerah. Kegiatan yang dihadiri para pelaku usaha perkebunan dari BUMN dan swasta itu ditekankan juga soal penguatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
“Keberhasilan Sumsel adalah keberhasilan kita bersama. CSR bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk nyata rasa memiliki terhadap daerah ini,” katanya.
Pemprov Sumsel, katanya, telah membangun sistem informasi berbasis data desa untuk memudahkan pemantauan dan penyaluran CSR secara transparan dan efektif.
Dalam rakor itu juga dibahas mengenai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perawatan jalan, dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang legal yang disertai transfer pengetahuan.
“Kita terbuka terhadap TKA, tapi harus ada manfaatnya bagi tenaga lokal. Jangan sekadar ambil alih pekerjaan,” pinta Deru.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Agus Darwa menambahkan rakor ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Dengan luas areal perkebunan yang mencapai lebih dari 2,8 juta hektare, sektor ini menjadi andalan Sumsel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
