Gubernur Jambi Al Haris terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2025-2030. Usai terpilih, Al Haris ingin percepatan pendapatan 10 persen dari dana bagi hasil daerah penghasil migas.
“Tugas saya agar kita perjuangkan bagaimana sektor-sektor migas dan energi terbarukan ini bisa menjadi pendapatan daerah,” kata Al Haris dalam keterangan tertulis yang diterima infoSumbagsel, Kamis (10/7/2025).
Al Haris juga mengajak seluruh daerah penghasil untuk berkolaborasi dalam menyusun kembali tata kelola migas dan energi yang lebih adil. Dia juga menyoroti soal pentingnya kepastian bagi daerah dalam memperoleh Participating Interest (PI) dan porsi yang layak dari sumber daya yang mereka miliki.
“Kita harus bersama-sama kolaborasi menata kembali bagaimana tambang ilegal, bagaimana PI bisa kita dapatkan, dan bagaimana daerah penghasil mendapatkan yang layak porsinya. Ini harus kita percepat,” ujar Al Haris.
Terpilihnya Al Haris sebagai Ketum ADPMET ini juga menandai kepercayaan besar dari para kepala daerah yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Apalagi ini langkah dalam memimpin perjuangan kolektif daerah penghasil migas dan energi terbarukan di Indonesia.
Al Haris juga menegaskan, sebagai ketua ADPMET, dirinya akan mendorong agar sektor migas dan energi terbarukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Hal ini, menurutnya, penting untuk memperkuat otonomi dan kemandirian fiskal daerah.
“Kita harus bersama-sama menentukan tata kelola pertambangan yang baik sehingga sumber daya alam kita ini ditata dengan baik, dikelola dengan baik, regulasinya juga berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Tantangan ke depan, kata Al Haris, cukup besar. Salah satunya adalah maraknya kebocoran migas yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, serta minimnya pengelolaan lingkungan yang layak di sektor pertambangan.
“PR kita cukup besar ke depan. Kalau kita hitung, sangat banyak migas kita yang bocor yang kesannya itu dimiliki sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga ini tidak baik ke depannya,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Al Haris mengajak seluruh daerah penghasil untuk berkolaborasi dalam menyusun kembali tata kelola migas dan energi yang lebih adil, termasuk menyoroti pentingnya kepastian bagi daerah dalam memperoleh Participating Interest (PI) dan porsi yang layak dari sumber daya yang mereka miliki.
“Tugas asosiasi ini bagaimana mendorong tata kelola pertambangan dengan baik sehingga pada akhirnya ini menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadi income, baik untuk pusat maupun daerah,” tutupnya.