Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Gubernur Jambi Al Haris mengaku bahwa saat ini untuk pendapatan daerah dari sektor pertambangan terutama batu bara masih sangat minim. Tidak hanya itu, dia menyebut jika hingga kini pendapatan daerah dari hasil hasil hutan juga masih nihil.
“Untuk PHH, kita tidak ada sama sekali kita masih nol persen, pengguna hasil hutan itu masih nol persen kita dapatkan. Ini perlu Kita mengusulkan ke pemerintah pusat, begitu juga PHT, penjualan hasil tambang, ini juga sama kecil pastinya,” kata Al Haris, Kamis (10/7/2025).
Pernyataan Al Haris ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (rakor) antar Gubernur di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan pada Rabu (9/7). Rakor yang diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai bentuk keseriusan bagi setiap kepala daerah dalam mendongkrak pendapatan di daerahnya.
Al Haris mengapresiasi rakor ini terlaksana. Apalagi ini juga penting menurut Al Haris agar merekomendasikan beberapa hal penting kepada pemerintah pusat.
“Jadi ini bisa diketahui pusat juga, seperti menambah persentase bagi hasil kebun sawit, pengelolaan hasil hutan serta tambang,” ujar dia.
Menurut Al Haris, rakor ini sangat baik, ide dari Kaltim menginisiasi agar daerah penghasil sumber daya alam agar bisa mendapatkan persentase lebih adalah ide bagus ke depannya.
Gubernur dua periode itu mendorong agar nantinya ada rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait keinginan daerah agar mendapatkan porsi dana bagi hasil yang lebih. Bahkan, Al Haris mengaku selama ini Jambi hanya mendapatkan sekitar 4 persen dari dana bagi hasil sawit yang mana itu sangat kecil.
“Dana DBH sawit misalnya. Kami di Jambi baru dapat sekitar 4 persen, artinya kecil sekali. Oleh karena itu saya kira, kita perlu meminta agar persentasinya bisa naik. Misalnya saja 10 persen itu sudah lumayan besar untuk didapatkan daerah, nanti dibuat direkomendasi kita,” terang Al Haris.
Dia juga mengupayakan penuh agar potensi bagi hasil sawit, hutan dan pertambangan ada peningkatan dana buat daerah. Langkah itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Jambi.
“Kita mengakui semakin hari kita punya pendapatan yang semakin susut. Sementara daerah terus bekerja meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan seluruh potensi daerah lewat hasil sawit, hutan dan lahan pertambangan,” terang Al Haris.
Al Haris tengah mengaku bahwa daerah Jambi adalah daerah Provinsi di Sumatera yang di anggap masih kecil. Wajar hal itu yang membuat Pemprov Jambi sedang fokus untuk hauling batu bara saat ini.
“Karena kita belum punya jalan hauling batu bara jadi kita masih fokus kesana agar hasil dari pertambangan Jambi masih bisa meningkatkan. Karena ini belum ada, jadi kita masih lewat jalan nasional dan jalur air sungai,” ucap Al Haris
Al Haris juga menyampaikan soal potensi lainnya yakni dari biokarbon. Dia menilai sudah ada beberapa provinsi mendapatkan biokarbon dan sudah berkontrak dengan Bank Dunia.
Namun, kata Al Haris, dalam hal itu muncul surat dari Menteri Kehutanan untuk menunda selama proses revisi Perpres 98 itu berlangsung. Dirinya tak mempermasalahkan revisi Perpres tersebut, namun ia meminta agar tidak mengganggu proses yang telah berjalan.
“Kan sayang sekali hanya karena revisi itu di Jambi saat ini biokarbon telah berjalan dan peminatnya luar biasa besar jadi tertunda,” tegas dia.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga membahas rencana pelegalan sumur minyak rakyat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Rencana ini menindaklanjuti keluarnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 14 tahun 2025 yang akan melegalkan sumur minyak rakyat dikelola dengan aturan.
“Kita di daerah Itu diminta untuk mendata sumur-sumur (minyak), yang selama ini telah dikelola oleh masyarakat meskipun itu ilegal. Nanti prosesnya di daerah masing-masing, provinsi, kabupaten dan kota,” kata dia.
Nanti bentuk usahanya boleh BUMD, boleh Koperasi, boleh nanti UMKM ini juga bentuk upaya agar penghasil sumber daya alam bisa menggali potensi dana bagi hasil buat penguatan fiskal daerah,” sambungnya.
