Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat baru 361 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Pemenuhan sertifikat itu harus dilakukan sebagai bukti dapur tersebut aman, bersih, dan memenuhi standar kebersihan pangan, dalam penyaluran makan bergizi gratis (MBG).
“Sudah 361 SPPG yang memiliki SLHS, jumlah itu baru 72% dari total 503 SPPG di Sumsel,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel Dedy Irawan, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, kepemilikan SLHS sangat diperlukan karena ada survei dan verifikasi lapangan dari dinkes untuk memastikan makanan yang disajikan bebas risiko keracunan. Pengurusannya melibatkan pengajuan online atau manual, verifikasi dokumen, survei lokasi (air bersih, IPAL, sirkulasi udara, pelatihan penjamah makanan).
“Dalam pengurusan SLHS itu kan ada IKL (inspeksi kesehatan lingkungan), beberapa SPPG mungkin ada yang belum menenuhi dan itu harus dipenuhi. Jika itu terpenuhi, maka semakin cepat SLHS-nya terbit,” katanya.
“Kemudian juga ada tes lab untuk sampel makanan dan airnya, jadi tes lab-nya juga semakin cepat keluar dan sesuai standar, juga semakin cepat diterbitkan SLHS-nya,” sambungnya.
Dedy menyebut, ada beberapa kendala pemenuhan sertifikat itu oleh SPPG. Terutama terkait sarana prasarana seperti sumber air bersih dan sistem pengolahan limbah yang belum sesuai ketentuan.
Pihaknya juga melakukan pendampingan kepada SPPG untuk bisa memenuhi standar kesehatan lingkungan. Sebab, MBG menjadi program prioritas pemerintah yang harus dilaksanakan dan dijamin keamanannya.
“Kita terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar seluruh SPPG dapat memenuhi standar kesehatan lingkungan demi menjamin keamanan pangan pada program MBG,” tukasnya.
