Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhamad Hafiz meminta agar pihak Bulog lebih memperketat dalam pembukaan Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) untuk menjadi agen penjualan beras SPHP. Dia menilai semakin diperbanyaknya mitra RPK membuat pihak-pihak semakin sulit dalam penjualan sehingga menyebabkan timbulnya oknum nakal.
“Seharusnya Bulog Jambi bisa lebih ketat lagi ya dalam pembukaan mitra RPK ini. Kita minta Bulog juga melakukan pengawasan secara ketat kepada rekanannya yang ada di wilayah Provinsi Jambi, mulai dari tahapan-tahapan di lapangan,” kata Hafiz, Rabu (27/8/2025).
Politisi PAN ini juga mengajak agar Bulog juga memberikan langkah-langkah kepada pihak mitra nya untuk bisa memberikan pasaran jual supaya tidak timbul RPK yang nakal. Apalagi, mulai timbul oknum yang melakukan pengoplosan beras lantaran batasan jualan ke warga hingga ke toko.
“Jadi agar juga para mitra juga tidak kesulitan dalam penjualan, harusnya Bulog juga memberikan arahan pasarannya. Kita juga ingin perekonomian berjalan juga dengan baik, yang pasti penjualan tidak di atas harga ditentukan, itu tidak boleh juga, sangat menyalahi aturan,” ujarnya.
Hafiz juga tidak mau para UMKM terganggu pula soal hal ini. Dia ingin, hal ini harus lebih ditingkatkan agar para RPK juga tak alami kesulitan dalam penjualan agar pendistribusian beras SPHP bisa sampai ke warga-warga namun dengan harga sesuai standar yang ditentukan.
“Jangan pula hal ini malah membuat rekanan juga bingung dalam penjualan. Karena perputaran modal yang tak jalan, tapi juga RPK juga tak boleh jual jumlah banyak ke daerah pelosok sehingga harga jadi gak teratur, malah bukan membantu pemerintah tujuannya, yang jelas pula harus diutamakan dulu warga sekitar terutama warga miskin,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Jambi Faizal Riza mengajak agar Bulog dapat dengan tegas mengambil keputusan jika terbukti ada RPK nakal yang melakukan langkah pengoplosan. Dia meminta Bulog terus melakukan sosialisasi kepada rekanannya agar penjualan SPHP tetap jalan sampai ke warga dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan.
Agar kasus tersebut tidak terulang kembali, ia meminta kepada Bulog Jambi untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada rekanannya atau pemilik Rumah Pangan Kita (RPK) yang ada di wilayah Provinsi Jambi.
“Pihak Bulog Jambi harus melakukan itu, mulai dari tahapan-tahapan di lapangan, proses mereka dalam distribusi. Agar jangan sampai ada celah orang untuk melakukan penukaran kemasan maupun dioplos,” jelasnya.
“Apalagi terbaru, Polda Jambi telah mengusut tuntas kasus beras SPHP yang dipindahkan ke dalam karung polos tanpa merek alias ganti kemasan dan dijual kembali sebagai beras non subsidi,” lanjutnya.
Ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan dinas terkait untuk menindaklanjuti kasus beras SPHP yang dipindahkan ke dalam kemasan lain dan dijual kembali sebagai beras non subsidi.
“Akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan dinas terkait, agar kita juga aktif untuk memantau apa yang terjadi dengan kejadian ini,” katanya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Atas kasus tersebut, ia mengimbau kepada masyarakat Jambi untuk segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan hal yang mencurigakan terkait dengan beras SPHP itu. Apalagi yang penting ada tindakan pengoplosan dari beras RPK ke karung tanpa merk dengan embel beras kampung.
“Kalau ada hal-hal mencurigakan dengan kemasan beras SPHP yang mungkin isinya berbeda warna atau berbeda tekstur segera sampaikan kepada pihak terkait, agar segera ditindaklanjuti,” sebutnya.
