Wakil Ketua I DPRD Jambi Ivan Wirata terus menyuarakan soal banyaknya kondisi jalanan di Provinsi Jambi yang mengalami kerusakan. Hal ini terjadi karena banyaknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih kerap melintasi di jalan Jambi.
“Persoalan ODOL ini tentu menjadi persoalan serius, karena terkait kerusakan infrastruktur jalan. Banyak jalan di Provinsi Jambi ini tidak bisa bertahan hingga 10 tahun karena dalam waktu 3-5 tahun sudah rusak parah lantaran tekanan berlebihan dari kendaraan ODOL yang masih bebas beroperasi,” katanya dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Lalu Lintas Tahun 2025 yang digelar di Polda Jambi, Selasa (08/07/2025).
Kata Ivan, kendaraan ODOL bisa menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan. Dia menilai bahwa satu kendaraan ODOL bisa setara dengan 9.600 kali kendaraan biasa yang melintasi jalan.
Menurutnya, persoalan ODOL di Jambi mesti ditanggapi serius. Dia tidak ingin persoalan ODOL tak terselesaikan sehingga membuat infrastruktur jalan cepat rusak dan tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.
“Kalau jalan dirancang untuk menampung beban maksimum 8 ton, tapi yang lewat 20 ton bahkan lebih, maka umur jalan tidak lama. Akibatnya persoalan ini membuat APBD kita di Jambi terus habis karena hanya untuk tambal sulam jalan, karena rusak dibuat kendaraan ODOL, ini perlu ditanggapi serius ” ujarnya.
Kata dia, ada beberapa daerah di Jambi yang merasakan dampak buruk pada jalan akibat kendaraan ODOL. Daerah itu, sambungnya, mulai dari Simpang Karmeo-Sungai Gelam, Jalan Lintas Timur Jambi-Muaro Jambi, serta ruas Bulian-Tempino dan Sungai Duren-Pijoan.
Di jalur-jalur itu, kata Ivan, banyak kendaraan ODOL yang melintas, seperti angkutan batu bara, kelapa sawit, dan material tambang lainnya kerap melintasi dengan beban melebihi kapasitas.
Ivan juga menyoroti pentingnya jalan sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Ia menegaskan, jalan yang baik akan memperlancar arus distribusi barang, jasa, dan mobilitas warga, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Jambi.
“Jalan bukan sekadar sarana transportasi, tapi juga urat nadi ekonomi, akses yang lancar akan mempermudah petani membawa hasil panen, mempercepat distribusi logistik, dan memicu tumbuhnya sentra ekonomi baru di berbagai daerah. Tantangan dalam menyediakan infrastruktur jalan mantap di Provinsi Jambi adalah kurangnya perawatan jalan diperparah dengan prilaku berkendara pengguna jalan dengan praktik ODOL,” tegasnya.
Dia pun mendorong sinergi antar-instansi, khususnya antara BPTD, BPJN Pemda, Ditlantas, serta Dishub, untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran ODOL. Ia menekankan bahwa toleransi terhadap praktik ini sama saja dengan membiarkan kerugian negara terjadi secara sistematis.
“Kita perlu langkah konkret, termasuk penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan membangun kesadaran pelaku usaha angkutan barang bahwa keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur adalah tanggung jawab bersama. Kita cari solusi sama-sama, di mana pengusaha lebih manusiawi kepada sopir agar tidak ada lagi kendaraan dengan ODOL ini,” ungkapnya.
“Bukan hanya pengusaha, pemerintah juga memberikan perhatian ekstra kepada mereka sopir-sopir ini. Seperti penganggaran BPJS kesehatan bagi sopir dan keluarga, beasiswa bagi anak sopir serta bantuan UMKM bagi istri sopir tadi. Sehingga sopir, memiliki kesadaran dan kemauan untuk menolak keinginan pengusaha yang ingin membawa barang dalam jumlah besar dan tidak sesuai dengan tonase,” lanjutnya.
Ivan pun mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap jalur-jalur yang rawan ODOL serta perlunya pembangunan jembatan timbang permanen di titik-titik strategis seperti di mulut tambang. Serta untuk menuju Jambi Zero ODOL sebagai langkah strategis adalah meminta agar adanya Revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Saya sangat mendukung agar Jambi Zero ODOL menjadi langkah awal Zero ODOL di Indonesia. Ini tentunya penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.
