Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh sejumlah massa dari kalangan mahasiswa ke Gedung DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini dalam menindaklanjuti kinerja pemerintah provinsi Jambi serta tuntutan 17+8 yang menjadi aspirasi dan desakan rakyat.
Aksi ini dilakukan di halaman gedung DPRD Jambi pada Rabu (17/9/2025) sore. Meski gerimis, para mahasiswa terus menyampaikan aspirasi mereka untuk dapat didengar oleh Wakil Rakyat.
Tak berselang lama dalam aksi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Muhammad Hafiz langsung menerima masa aksi unjuk rasa itu. Bersama Wakil Ketua DPRD Jambi Samsul Riduan dan beberapa anggota DPRD lainnya para Wakil Rakyat itu mendengar semua suara aspirasi massa aksi.
Bahkan, dengan mendengarkan aspirasi itu, Ketua DPRD Jambi Hafiz Fattah mengajak duduk bersama di halaman Gedung DPRD Jambi sambil lesehan di jalan dengan bersama diguyur oleh hujan. Hafiz terlihat mendengarkan baik suara para aksi hingga berjanji menyampaikan aspirasi massa ke pusat.
“Mari sama-sama kita renungkan, saya setuju dan siap menindaklanjuti apa yang disampaikan kawan-kawan. Seluruh masukan merupakan cerminan terhadap pembangunan daerah,” kata Hafiz.
Sebagai perwakilan masyarakat yang diberi amanah melalui jalur parlemen, ia memiliki niat tulus menjadikan Provinsi Jambi terus berkembang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
Hafiz Fattah menegaskan, pihaknya tidak hanya menerima, tetapi juga berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat. Ia menyebut, tuntutan yang disuarakan akan segera dibawa ke DPR RI bersama seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas daerah pasca terjadinya sejumlah kericuhan di beberapa wilayah.
“Mari sama-sama kita memperbaiki diri setelah adanya kericuhan dan keributan yang telah terjadi di daerah-daerah yang merugikan kita bersama,” ujarnya.
Hafiz memahami dinamika yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, untuk itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat Jambi menjaga ketertiban, agar proses pembangunan bisa tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pemerintah.
Lanjutnya, DPRD Provinsi Jambi siap meningkatkan keterbukaan dan komunikasi publik agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami serta diawasi oleh semua masyarakat.
Selain itu, ia berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Guna memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada rakyat.
Mendorong kemandirian fiskal dan pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel, transparan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat Jambi.
Hafis memastikan, setiap kritik dan saran masyarakat menjadi energi positif untuk memperbaiki layanan dan dan kinerja lembaga DPRD. Termasuk mengawal tuntutan 17+8 dalam forum resmi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, sehingga menjadi langkah perbaikan ke depannya.
Aksi unjuk rasa berjalan damai, ketua dan anggota DPRD Provinsi Jambi membuka ruang diskusi, mereka melakukan dialog terbuka.
Kabag Ops Polresta Jambi, Kompol Army Sevtiansyah, mengatakan aksi Rabu sore ini berjalan tertib, aspirasi dari peserta aksi telah tersampaikan dengan baik.
Dalam aksi ini, kepolisian menerjunkan 700 pasukan gabungan unsur TNI, Polri, dan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
