Provinsi Bengkulu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program tersebut diyakini menjadi sebuah gerakan ekonomi rakyat terpadu.
Peluncuran nasional gerakan ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, dan diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang mengikuti dari Kantor Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu.
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Selain menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan pupuk, koperasi ini juga menyediakan layanan kesehatan, simpan pinjam, hingga fasilitas pembayaran tagihan rumah tangga.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan, menyambut antusias peluncuran program ini dan menyebut gerakan koperasi sebagai bagian dari perjuangan ekonomi rakyat yang sejalan dengan semangat kemandirian yang diusung Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Ini bukan sekadar koperasi. Ini adalah gerakan besar untuk kemandirian ekonomi bangsa. Bengkulu siap menyukseskan,” kata Helmi, Senin (21/7/2025).
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Helmi juga memastikan, Koperasi Merah Putih di Bengkulu akan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan UMKM lokal.
“Kami akan kawal agar koperasi ini bukan hanya nama, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Isinya harus produk lokal, pelayanannya ramah, dan menjadi tempat bertumbuhnya ekonomi warga,” jelas Helmi.
Sebagai bagian dari program nasional, Provinsi Bengkulu menargetkan pembentukan 1.505 unit Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:
Secara nasional, hingga 21 Juli 2025 telah terbentuk sebanyak 81.140 unit Koperasi Merah Putih, dengan 80.081 unit di antaranya telah berbadan hukum. Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Pelaksanaan program ini melibatkan 13 kementerian dan dua lembaga negara, serta dukungan aktif dari kepala daerah di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperpendek rantai distribusi, memberdayakan petani, peternak, dan nelayan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, pinjaman online ilegal, serta praktik ekonomi yang merugikan masyarakat kecil.
