Wakil Bupati OKU Marjito Bachri menerima audiensi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam audiensi tersebut, Marjito menegaskan akan bersinergi dengan BPOM untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah OKU.
Diketahui, pertemuan ini dilakukan di ruang induk rumah dinas Bupati OKU Palembang pada Rabu (11/6/2025). Kepala Balai Besar POM Palembang Yani Ardianti meminta dukungan Pemkab OKU dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah tersebut.
“Wilayah kerja kami ini di seluruh sumsel dengan personel sekitar 82 orang, untuk itu kami minta dukungan kepada Pemkab OKU dalam hal pengawasan obat dan makanan,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Yani mengungkapkan dalam pengawasan obat peredaran obat antibiotik yang dengan mudah didapat masyarakat tanpa resep dokter turut menjadi perhatian BPOM.
“Untuk itu saya meminta agar pemerintah bisa mengeluarkan Perda atau surat edaran agar bisa menekan dan mengendalikan masyarakat yang bisa mendapatkan obat antibiotik tanpa resep dokter,” jelasnya.
BPOM Palembang juga telah melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi farmasi hasilnya ditemukan masih ada 25% yang belum memenuhi standar ketentuan. Termasuk melakukan pengawasan Program MBG, BGN telah melakukan MoU dengan BPOM dan telah turun kelapangan atau wilayah.
“Kita juga meminta prioritas jejaring Laboratorium sehingga lebih mudah melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan. Laboratorium ini menjadi prioritas kami,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati OKU Marjit Bachri mengatakan Pemkab OKU Siap Bersinergi dengan Balai Besar POM Palembang dalam hal pengawasan obat dan makanan, sinergi itu dapat dilakukan dengan OPD terkait seperti pengawasan obat dengan dinkes, pangan dan DKP dan OPD terkait lainnya.
“Harapan saya para OPD terkait bisa bersinergi dengan BPOM untuk melakukan pengawasan obat dan makanan, saya juga berharap hasil audiensi ini tidak hanya sekedar pertemuan tapi ada tindak lanjut atau action,” ujarnya.
Marjito juga tidak menampik banyak obat antibiotik yang mudah didapat masyarakat tanpa resep dokter hal itu juga perlu dilakukan pengawasan.
“Terkadang masyarakat ini sering lihat iklan obat, kurangnya pengetahuan masyarakat akhirnya mereka mudah percaya tanpa memikirkan efek obat itu. Dan terkadang obat itu yang sudah ada dan mudah didapat,” tutupnya.
