Pendapatan negara menunjukkan tren positif dalam kinerja APBN di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga akhir Juli 2025. Tercatat pendapatan sebesar Rp 7,92 triliun atau 44,30% dari target. Sementara belanja negara mengalami kontraksi 9,86%, atau Rp23,78 triliun (48,08%) dari pagu.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan pendapatan negara itu mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penyaluran transfer ke daerah (TKD) jadi motor penggerak utama menjaga kesinambungan fiskal dan pendorong aktivitas ekonomi Sumsel,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto, Senin (8/9/2025).
Diungkapkannya, pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 6,10 triliun (40,08%). Penerimaan itu terdiri dari PPN dan PPnBM Rp 3,25 triliun (tumbuh 22,1%) dan PPh non migas Rp2,79 triliun (terkontraksi -5,2%).
Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp271,47 miliar (105,18%), tumbuh 61,06% (yoy) yang didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO dan produk turunannya serta kenaikan harga patokan ekspor (HPE). PNBP tercatat Rp1,55 triliun (64,42%), dengan kontribusi utama dari PNBP lelang dan pelayanan kepelabuhanan.
“Sementara belanja negara Sumsel yang sebesar Rp 23,78 triliun atau 48,08% dari pagu, mengalami kontraksi -9,86% (yoy). Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 6,43 triliun (40,67%) didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal tertekan oleh kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.
TKD menjadi pilar penting pembangunan daerah, dengan realisasi mencapai Rp17,35 triliun atau 51,56% dari pagu, tumbuh 3,28% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penyaluran DBH sebesar Rp 5,35 triliun (48,10%), DAU Rp 7,97 triliun (56,88%), DAK non fisik Rp 2,49 triliun (49,56%), dana desa Rp 1,45 triliun (58,05%), dan dana insentif Rp 41,73 miliar (56,06%),” jelasnya.
