Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait TNI-POLRI serta BPBD menggelar rapat koordinasi (rakor) monitoring soal penanganan dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rakor ini dilaksanakan bersama pihak BNPB sebagai bentuk kesiapan karhutla saat musim kemarau.
“Kita disini telah melakukan kesiapsiagaan betul dalam pencegahan karhutla ini, tujuannya agar kita upaya Jambi tidak ada asap karhutla yang mengganggu,” kata Gubernur Jambi Al Haris dalam video rakor yang diterima infoSumbagsel, Kamis (3/7/2025).
Rakor monitoring Karhutla bersama BNPB ini digelar pada Rabu (2/7). Rakor ini langsung dilakukan bersama Kepala BNPB RI dan pihak Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup, lalu Komdigi melalui via zoom. Rakor monitoring dan evaluasi perkembangan serta penanganan karhutla ini bukan hanya dilakukan di Jambi saja, melainkan pula di Sumsel, Kalbar, Kalsel dan Kalteng.
Al Haris mengatakan memasuki musim kemarau saat ini, Pemprov Jambi telah melakukan berbagai langkah dalam pencegahan kebakaran. Dia mengaku, telah melakukan kunjungan ke BNPB untuk menyampaikan kesiapan Pemprov bersama pihak terkait di Jambi soal penanganan karhutla.
Gubernur dua periode ini juga menyebutkan bahwa setelah melakukan kunjungan itu. Setiap masukan dan saran dari pihak BNPB telah disampaikannya langsung ke tim Satgas Karhutla agar melakukan kesiapsiagaan.
“Insyallah apapun arahan dan saran yang disampaikan pak Kepala BNPB saat saya menghadap bersama Danrem tentu akan kami lakukan. Di sini kami sudah siap berupaya lakukan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau cegah kebakaran hutan dan lahan,” ujar Al Haris.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Dalam rakor itu, Al Haris juga memaparkan beberapa langkah dalam antisipasi karhutla di Jambi. Langkah-langkah itu baik menguatkan sistem petugas di lokasi rawan kathutla dan mempersiapkan segala sarana prasarana yang memadai.
Tidak hanya itu, Al Haris juga menyebutkan dalam rakor itu soal gagasan (PLTB) yang digagas pada beberapa tahun lalu. Gagasan PLTB atau Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ini diterapkan untuk mencegah adanya karhutla.
Apalagi, gagasan program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) mendapatkan hasil yang memuaskan buat hasil panen terutama buah sawit. Hal itu, bahkan pernah diuji coba oleh Pemprov Jambi dalam melakukan upaya program PLTB di kawasan Kabupaten Muaro Jambi.
Untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Pemprov Jambi juga melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi dengan berbagai rencana pembangunan daerah. Hal itu terangkum dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto mengatakan bahwa gagasan Gubernur Jambi Al Haris soal PLTB untuk antisipasi karhutla sangatlah penting. Dia menilai inovasi dan gagasan itu nantinya bisa diterapkan di daerah Provinsi lain yang rawan akan karhutla.
“Apa yang disampaikan pak Gubernur ini mungkin tadi bisa disosialisasikan disebarkan ke Provinsi lain ada solusi membuka lahan Tanpa bakar ini mudah-mudahan ini salah satu solusi juga,” kata Suharyanto.
Suharyanto juga menyebutkan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar itu dilakukan tentu sangat berdampak buruk hingga terjadi karhutla. Apalagi, gampang bagi pelaku melakukan pembakaran lahan, maka dari itu Suharyanto mengaku gagasan PLTB bisa segera ditiru dalam pencegahan karhutla.
“Semoga saja gagasan yang dilakukan pak Gubernur Jambi ini bisa diterapkan ke Provinsi lain terutama Provinsi yang prioritas terjadinya karhutla,” tegas Letjen TNI Suharyanto tersebut.
