Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan terus menunjukkan progres yang signifikan. Saat ini tercatat sebanyak 1,4 juta penerima manfaat telah terlayani dari total target 2,4 juta jiwa di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan Edward Candra mengungkapkan bahwa saat ini mayoritas unit dapur telah mulai beroperasi secara efektif.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Dari potensi 808 SPPG (Satuan Pelayanan Pangan Gizi) dapur, itu sudah efektif beroperasional ada 506 dapur,” ujar Edward Candra pada, Selasa (23/12/2025)
Edward menambahkan bahwa sisa unit dapur yang belum beroperasi saat ini masih dalam pengawasan ketat.
“Dan itu sudah melayani lebih kurang 1,4 juta penerima dari target 2,4 juta. Sisanya itu dalam proses kurasi, diteliti persiapannya apakah layak memenuhi syarat atau tidak,” lanjutnya.
Edward memastikan program ini tidak akan terhenti meski memasuki masa libur sekolah. Distribusi makanan akan tetap berjalan melalui koordinasi antara kepala SPPG dan pihak sekolah untuk menentukan pola pembagian yang paling efektif bagi para siswa.
Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Nurya Hartika menambahkan bahwa program makan bergizi di hari libur tetap terlaksana.
“Program makan bergizi ini di hari libur sebenarnya tetap dilaksanakan, namun kembali lagi kepada pihak sekolah untuk memfasilitasi pendistribusiannya,” ujar Nurya
Strategi distribusi pun telah diatur sedemikian rupa guna menjaga kualitas makanan. Pada hari Senin, pihak SPPG akan mendistribusikan makanan siap santap, sementara untuk kebutuhan dua hari berikutnya akan diberikan makanan dalam kemasan yang memiliki daya simpan lebih lama.
Khusus untuk kategori 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran makanan bergizi gratis tetap dilakukan melalui jalur Posyandu. Hal ini memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan asupan gizi meskipun aktivitas sekolah sedang ditiadakan.
Dari sisi keamanan pangan, pemerintah memperketat aturan dengan mewajibkan setiap unit dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Izin ini mencakup penilaian terhadap proses memasak, kualitas air yang digunakan, hingga uji laboratorium terhadap hasil olahan makanan.
Saat ini, tercatat 206 dapur yang telah mengantongi izin SLHS secara lengkap, sedangkan sisanya masih dalam proses pengurusan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. SPPG yang belum memiliki sertifikat diminta segera memenuhi persyaratan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagai standar utama operasional.
Pemerintah optimis perluasan cakupan program MBG di Sumsel akan segera mencapai target penuh seiring dengan penyelesaian renovasi dan sertifikasi dapur-dapur baru pada tahun mendatang. Monitoring berkala terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketepatan sasaran pendistribusian pangan gizi ini.
Artikel ini ditulis oleh Ani Safitri peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di infocom.
