Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menyiapkan langkah diversifikasi ekspor pada 2026 dengan membuka peluang pasar internasional baru. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat akses pembiayaan bagi komoditas unggulan daerah, yang tidak hanya terfokus pada kopi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto, mengatakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah kelapa. Selama ini, komoditas tersebut masih dikelola secara tradisional meski jumlahnya melimpah dan kualitasnya dinilai mampu bersaing di pasar global.
“Selain kopi, Sumsel memiliki potensi komoditas lain seperti kelapa yang ketersediaannya sangat besar dan berpeluang dikembangkan untuk diekspor,” ujar Arifin, Kamis (25/12/2025).
Arifin menjelaskan, pengembangan komoditas kelapa akan diarahkan pada pembentukan ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. OJK mendorong perluasan akses pembiayaan bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari petani, pengepul, jasa angkutan, hingga calon eksportir.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Kita berencana mendorong perluasan akses pembiayaan bagi seluruh rantai usaha dalam ekosistem kelapa agar siap bersaing di pasar global,” katanya.
Arifin menjelaskan, penguatan komoditas kelapa dilakukan seiring dengan capaian positif sektor kopi Sumsel. Saat ini, ekosistem eksportir kopi telah terbentuk dengan total akses pembiayaan mencapai Rp386 miliar.
“Keberhasilan membangun ekosistem ekspor kopi ini akan kita replikasi pada komoditas lain, salah satunya kelapa,” jelasnya.
Ke depan, lanjut Arifin Sumsel, pihaknya tidak ingin bergantung pada satu komoditas ekspor saja. Pemerintah daerah bersama OJK akan mengoptimalkan seluruh komoditas unggulan yang memiliki potensi nilai tambah tinggi dengan menyiapkan skema pembiayaan yang sesuai.
“Semua komoditas yang berpeluang diserap pasar ekspor akan kita dorong, termasuk memastikan akses pembiayaannya dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Sebagai langkah awal, OJK mendorong kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku usaha komoditas. Skema pembiayaan ini diharapkan dapat berkembang dari skala kecil hingga menengah, termasuk untuk mendukung kebutuhan alat dan mesin pertanian.
“Pembiayaan akan diarahkan secara bertahap agar usaha bisa naik kelas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
