Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mempercepat realisasi Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Saat ini, progres pembentukan koperasi tersebut telah mencapai 60%.
“Untuk di Sumsel, pada prinsipnya pembentukan koperasi ini sudah berjalan. Progresnya sudah mencapai 60%,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Inpres 9/2025, Senin (19/5/2025).
Deru menyebut dalam pembentukannya gubernur sebagai ketua satgas percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan.
“Secara teknis, pada 27 (Mei) nanti kami akan mengumpulkan seluruh kepala desa se-Sumsel, termasuk camat, bupati, dan wali kota,” katanya.
Dalam rakor yang dilakukan secara virtual Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Koperasi ini bagian dari visi Presiden yang harus dijalankan oleh seluruh kepala daerah.
“Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi. Gubernur dan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri, bisa memberikan teguran kepada daerah yang tidak menjalankan program nasional ini,” ujarnya.
Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan dana melalui APBD, khususnya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). “Kita terus mendorong pemda agar segera bergerak,” ujarnya.
Menko Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menambahkan pembentukan koperasi itu di desa bertujuan untuk membangun rantai ekonomi. Bila berjalan optimal, koperasi ini dapat menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja.
Koperasi yang dibentuk juga akan memutus rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak, pedagang perantara, maupun rentenir.
“Dengan adanya koperasi ini, presiden ingin menghilangkan praktik tengkulak dan rentenir di desa,” tukasnya.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
