Polda Jambi Bangun 20 SPPG Berstandar Ketat, Target Ada Tiga di Tiap Polres

Posted on

Polda Jambi terus mendukung program pemerintah dalam peningkatan gizi anak-anak sekolah. Melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digagas Polri, Polda Jambi membangun 20 SPPG di Polres jajaran.

Program SPPG Polri di Jambi menjadi salah satu inovasi pelayanan sosial Polri yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dengan sistem pengolahan pangan berstandar dan berbasis teknologi higienis, program ini diharapkan menjadi role model nasional dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat.

Irwasda Polda Jambi Kombes Jannus P. Siregar selaku Kepala Satgas Program MBG Polda Jambi menjelaskan, SPPG merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi bagi anak-anak sekolah. Selain itu, juga kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui).

Saat ini ada 20 SPPG yang telah beroperasional dan dalam tahap pembangunan maupun peresmian. SPPG yang telah beroperasional milik Polda Jambi itu berada di kawasan Sungai Asam, Pasar, Kota Jambi.

“Kita sedang membangun sebanyak 20 lagi SPPG di Jambi dan SPPG yang telah beroperasional sebanyak satu yakni SPPG Polda Jambi,” kata Kombes Jannus, dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2025)

Untuk memaksimalkan dukungan program makan bergizi, Polda Jambi menargetkan pembangunan 31 unit SPPG di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Yang mana 30 unit akan beroperasi di wilayah Polres jajaran dengan target masing-masing 3 SPPG.

Bangunan Sesuai Juknis dan Standar Kesehatan Nasional

Kombes Jannus menerangkan bahwa desain bangunan SPPG disusun mengikuti petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN), dengan tata letak yang ketat dan higienis. Setiap dapur memiliki alur satu arah, di mana pintu masuk tidak boleh digunakan untuk keluar, serta pemisahan yang jelas antara area bahan mentah dan makanan siap kering.

Bangunan seluas 15 x 25 meter ini terdiri atas berbagai ruang fungsional seperti ruang produksi makanan, kantor administrasi, ruang akuntansi, ahli gizi, serta pengelola yayasan Bhayangkari.

“SPPG ini bukan sekadar dapur umum, tetapi fasilitas produksi pangan sehat yang memenuhi seluruh standar sanitasi, halal, dan higienitas. Setiap bahan makanan disterilisasi dan disimpan dengan sistem pendingin agar awet dan aman,” ujarnya.

Manajemen Profesional dan Keterlibatan Relawan Lokal

SPPG Polda Jambi dan jajaran yang dikelola sebagai perpanjangan tangan dari BGN, dibantu tim yang terdiri dari ahli gizi, staf akuntansi, dan relawan dari masyarakat sekitar. Sebelum operasional, para relawan menjalani pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang higienitas, pengolahan pangan, serta sanitasi.

“Relawan kami berasal dari warga sekitar dan UMKM lokal. Mereka kami latih agar paham cara produksi makanan sehat, higienis, dan sesuai standar nasional. Ini juga bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambah Kombes Jannus.

Proses Produksi Ketat dan Pengawasan Berlapis

Dalam proses produksi, setiap bahan baku yang masuk telah melalui tahapan penyortiran dan pencucian. Bahan basah disimpan di ruang berpendingin penuh (cold storage), sedangkan bahan kering ditempatkan di ruang terpisah dengan sistem rak berpalet untuk menghindari kontaminasi.

Setelah dimasak, makanan tidak langsung dikirim, melainkan disimpan terlebih dahulu di ruang pendingin hingga suhunya stabil. Makanan kemudian dikemas dalam wadah (ompreng) steril dan dikirim ke sekolah-sekolah penerima manfaat menggunakan kendaraan khusus.

“Durasi maksimal distribusi adalah enam jam sejak makanan selesai diproduksi. Itu untuk memastikan gizi dan kualitasnya tetap terjaga, serta mencegah potensi keracunan makanan,” ungkapnya.

Setiap hari, petugas juga melakukan uji keamanan pangan secara acak (random sampling) menggunakan dua metode, yaitu uji cairan kimia dan regent manual, guna mendeteksi kemungkinan kandungan berbahaya seperti formalin, boraks, nitrit, dan hanses serta pengawet lainnya.

3.640 Anak Sekolah Jadi Penerima Manfaat

Kombes Jannus menambahkan bahwa SPPG yang sudah beroperasi di lingkungan Polda Jambi melayani 20 sekolah dengan total penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) mencapai 3.640 anak. Menu disusun oleh ahli gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia yaitu siswa SD, SMP, dan SMA mendapatkan takaran gizi dan gramasi berbeda.

Menu harian meliputi nasi, lauk ayam atau ikan segar, sayur, susu, dan buah-buahan. Setiap porsi dikontrol kandungan gizinya agar seimbang.

“Kami juga memberikan edukasi table manner kepada anak-anak. Kami ajarkan untuk makan menggunakan sendok, membawa minum sendiri, berdoa sebelum makan, dan menjaga kebersihan,” tutur orang nomor tiga di Polda Jambi tersebut.

Inovasi Pengelolaan Limbah dan Edukasi Lingkungan

Selain memastikan gizi, SPPG Polda Jambi juga menerapkan prinsip pengelolaan limbah ramah lingkungan. Sisa makanan dikumpulkan kembali dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pakan ternak, sehingga tidak ada sampah makanan yang tertinggal di sekolah.

“Semua sampah dan kemasan kami ambil kembali ke SPPG untuk diproses. Tidak ada yang dibuang di sekolah. Jadi program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menjaga lingkungan,” terang Kombes Jannus.

Sinergi dengan BKKBN dan Lembaga Kesehatan

Dalam pelaksanaannya, SPPG Polda Jambi bekerja sama dengan BKKBN, BPOM, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan, termasuk bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan batita.

Selain itu, SPPG menerapkan sistem pelaporan digital melalui grup kepala sekolah untuk menampung aspirasi, masukan, maupun koreksi atas layanan yang diberikan.

“Kita tidak anti kritik. Justru setiap masukan dari kepala sekolah kita tampung untuk mitigasi dan perbaikan. Tujuannya agar bantuan sosial berbasis gizi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Jannus.


Setelah dimasak, makanan tidak langsung dikirim, melainkan disimpan terlebih dahulu di ruang pendingin hingga suhunya stabil. Makanan kemudian dikemas dalam wadah (ompreng) steril dan dikirim ke sekolah-sekolah penerima manfaat menggunakan kendaraan khusus.

“Durasi maksimal distribusi adalah enam jam sejak makanan selesai diproduksi. Itu untuk memastikan gizi dan kualitasnya tetap terjaga, serta mencegah potensi keracunan makanan,” ungkapnya.

Setiap hari, petugas juga melakukan uji keamanan pangan secara acak (random sampling) menggunakan dua metode, yaitu uji cairan kimia dan regent manual, guna mendeteksi kemungkinan kandungan berbahaya seperti formalin, boraks, nitrit, dan hanses serta pengawet lainnya.

3.640 Anak Sekolah Jadi Penerima Manfaat

Kombes Jannus menambahkan bahwa SPPG yang sudah beroperasi di lingkungan Polda Jambi melayani 20 sekolah dengan total penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) mencapai 3.640 anak. Menu disusun oleh ahli gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia yaitu siswa SD, SMP, dan SMA mendapatkan takaran gizi dan gramasi berbeda.

Menu harian meliputi nasi, lauk ayam atau ikan segar, sayur, susu, dan buah-buahan. Setiap porsi dikontrol kandungan gizinya agar seimbang.

“Kami juga memberikan edukasi table manner kepada anak-anak. Kami ajarkan untuk makan menggunakan sendok, membawa minum sendiri, berdoa sebelum makan, dan menjaga kebersihan,” tutur orang nomor tiga di Polda Jambi tersebut.

Inovasi Pengelolaan Limbah dan Edukasi Lingkungan

Selain memastikan gizi, SPPG Polda Jambi juga menerapkan prinsip pengelolaan limbah ramah lingkungan. Sisa makanan dikumpulkan kembali dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pakan ternak, sehingga tidak ada sampah makanan yang tertinggal di sekolah.

“Semua sampah dan kemasan kami ambil kembali ke SPPG untuk diproses. Tidak ada yang dibuang di sekolah. Jadi program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menjaga lingkungan,” terang Kombes Jannus.

Sinergi dengan BKKBN dan Lembaga Kesehatan

Dalam pelaksanaannya, SPPG Polda Jambi bekerja sama dengan BKKBN, BPOM, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan, termasuk bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan batita.

Selain itu, SPPG menerapkan sistem pelaporan digital melalui grup kepala sekolah untuk menampung aspirasi, masukan, maupun koreksi atas layanan yang diberikan.

“Kita tidak anti kritik. Justru setiap masukan dari kepala sekolah kita tampung untuk mitigasi dan perbaikan. Tujuannya agar bantuan sosial berbasis gizi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Jannus.