Ratusan petani turun ke jalanan melakukan aksi demontrasi di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (24/9/2025). Aksi ini dalam rangka memperingati Hari Tani Indonesia.
Desa yang ikut serta antara lain Lebung Hitam, Sidomulyo, Musi Rawas, dan Kabupaten seperti Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir. Aksi ini digelar bersama Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.
Para petani menilai bahwa penyelenggaraan negara selama ini telah gagal memenuhi kewajibannya kepada petani, masyarakat adat dan rakyat kecil. Dalam aksi ini, para petani juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
Tuntutan tersebut, yakni mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria dan retribusi tanah di perdesaan, membentuk Badan Pelaksanaan Reforma Agraria (BPRA) tingkat provinsi sesuai amanat TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960.
Massa meminta DPRD Sumsel segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah Reforma Agraria sebagai panduan pelaksanaan di daerah. Memprioritaskan APBD untuk retribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pembangunan infrastruktur teknologi, permodalan pertanian, subsidi pupuk, serta pendidikan dan kesehatan di perdesaan.
Lalu, mendukung pembangunan dan industrialisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan berbasis reforma agraria yang dimiliki secara gotong royong oleh petani dan nelayan, guna mempercepat pengetasan kemiskinan, mewujudkan kedaulatan pangan, dan transformasi sosial di desa.
Koordinator KPA provinsi Sumatera Selatan, Untung Saputra mengaku pihak Pemerintahan Provinsi menerima tuntutan dengan cukup baik.
“Setelah kita berdiskusi, Gubernur Sumsel menerima dengan tanggapan positif mengenai tuntutan kami, beliau juga telah menghubungi dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya saat diwawancarai.
Kabag OPS Polrestabes Palembang Kompol Jedi Permana, membenarkan ada aktivitas demo petani.
“Demonstrasi berjalan kondusif dan tidak ada tindakan anarkis yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
