Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Banyuasin Erwin Ibrahim ingin memastikan pelaksanaan program di wilayahnya berkualitas, aman, dan bersih. Penyajian menu makanan kepada siswa harus diawasi ketat.
“Pentingnya keamanan dan kebersihan makanan dalam program tersebut (MBG), seluruh proses dari persiapan hingga penyajian makanan harus diawasi secara ketat. Tujuannya untuk memastikan makanan yang diberikan layak konsumsi dan bebas dari kontaminasi,” ujar Erwin saat rapat bersama koordinator wilayah SPPG MBG Banyuasin di Rumah Dinas Sekda, Rabu (5/11/2025).
Erwin juga menekankan agar pelaksanaan program itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada kejadian yang tak diinginkan.
“Seluruh proses penyajian bahan makanan harus diperiksa secara detail agar higienis dan terhindar dari penyakit atau bakteri, sangat pentingnya standar kebersihan untuk menjaga kesehatan penerima manfaat,” katanya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Saat ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayahnya baru 34 unit. Pemerintah daerah, hingga kini terus mempersiapkan agar seluruh siswa bisa menikmati program tersebut. Dia berharap, 2026 nanti seluruh penerima di Banyuasin bisa terlayani MBG ini.
“Bukan hanya siswa tapi juga untuk ibu hamil, manula, dan ibu menyusui. Pada tahun 2026 pemerintah pusat akan menganggarkan Rp 326 triliun untuk MBG,” jelasnya.
Selain itu, pemda juga akan all-out dalam menyiapkan kebutuhan program tersebut, terutama pada ketersediaan bahan baku pangan.
Sementara itu, Ketua Koordinator SPPG Willy menjelaskan pihaknya berperan sebagai unit operasional dalam MBG Banyuasin. SPPG akan melayani kurang lebih 3.000-4.000 peserta didik dan non peserta didik sesuai Perpes 83/2024 dengan jadwal operasional 5 hari kerja per pekan.
Kata dia, tujuan MBG ini memenuhi kebutuhan gizi seimbang untuk anak sekolah, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar, dan mendukung tumbuh kembang optimal.
“Perlu diketahui di Banyuasin memiliki peluang dalam kekuatan pangan karena wilayah agraris yang menjadi kekuatan untuk kemandirian pangan dan memasok kebutuhan SPPG untuk wilayah sendiri,” ujarnya.
“Surplus lahan pemda yang banyak dapat dibangun SPPG sesuai standar BGN dan SPPG khusus untuk daerah 3T, serta kolaborasi swasta yang solid dalam pemanfaatan dana CSR membangun SPPG demi pencapaian dari target 78 SPPG,” sambungnya.
