Sumatera Selatan tercatat mengalami deflasi pada Agustus sebesar 0,04 % secara bulanan atau month to month (mtm). Padahal pada Juli 2025 lalu, Sumsel mengalami inflasi sebesar 0,14 %.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan, deflasi yang terjadi pada Agustus 2025 ini didorong oleh turunnya sejumlah komoditas pangan strategis menjadi pendorong utama deflasi.
Adapun komoditas penyumbang deflasi yakni daging ayam ras, tomat, cabai rawit, bawang putih, dan beras dengan andil berturut-turut adalah sebesar 0,06% (mtm), 0,06% (mtm), 0,05% (mtm), 0,02% (mtm), dan 0,02% (mtm).
“Daging ayam ras menjadi penyumbang deflasi terbesar seiring melimpahnya pasokan yang belum sepenuhnya terserap masyarakat,” ujarnya.
Dia menyebut, pasokan tomat dan cabai rawit juga meningkat seiring panen dari daerah sentra. Di sisi lain, harga bawang putih terkoreksi mengikuti penurunan harga impor dari China, sementara panen gadu padi serta distribusi beras SPHP Bulog turut menekan harga beras.
Selain pangan, tarif angkutan udara juga turun karena adanya berbagai promo maskapai dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Kombinasi faktor tersebut menjadi penopang utama deflasi Sumatera Selatan pada periode laporan.
Menurutnya, deflasi tercatat terjadi di dua kabupaten/kota IHK di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar -0,11% (mtm) dan Kota Palembang sebesar -0,07% (mtm).
Adapun dua daerah IHK lainnya mengalami inflasi, yaitu Kabupaten Muara Enim sebesar 0,22% (mtm) dan Kota Lubuk Linggau sebesar 0,07% (mtm). Ke depan, tekanan deflasi diperkirakan masih berlanjut namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.
“Meski demikian, terdapat potensi tekanan inflasi dari sisi permintaan seiring perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW pada awal September yang bertepatan dengan long weekend, berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan darat dan udara serta peningkatan konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BI Sumsel Bambang Pramono mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4).
“Sejumlah langkah konkret telah ditempuh, mulai dari operasi pasar murah dan gerakan pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain itu ada juga pendistribusian beras SPHP serta koordinasi intensif dengan Bulog guna memastikan ketersediaan beras SPHP dengan harga terjangkau, hingga pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke produsen, distributor, dan pasar untuk memastikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta stok tetap aman.
“TPID Sumatera Selatan turut memastikan keterjangkauan harga melalui penyaluran komoditas dengan harga terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), hingga Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya,” katanya.
Selain itu, Bank Indonesia juga memfasilitasi kerja sama antar daerah (KAD) antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Subang untuk mendukung ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan.
Upaya ketahanan pangan ini turut diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 yang terdiri atas tiga program utama, yaitu GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) yang menyasar rumah tangga dan Kelompok Wanita Tani (KWT), GSMP Goes to Panti Sosial, serta GSMP Goes to Office yang melibatkan seluruh OPD di Sumatera Selatan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Pada pelaksanaan GSMP, Bank Indonesia bersama TPID Sumatera Selatan turut memberikan bibit, benih, serta sarana prasarana budidaya cabai dan bawang merah kepada rumah tangga dan KWT se-Sumatera Selatan,” katanya.
Ke depan, Bank Indonesia Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi strategis dalam menjaga stabilitas harga. Program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta inisiatif daerah melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) akan menjadi pilar penting dalam pengendalian inflasi.
“Langkah ini diharapkan mampu menjaga inflasi tetap dalam kisaran yang ditetapkan, sekaligus mendorong ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
