Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) menyelesaikan permasalahan aset lahan. Pemprov kini leluasa menggarap proyek strategis di lahan yang sebelumnya bermasalah.
Kesepakatan penyelesaian ditandatangani Gubernur Sumsel Herman Deru dan Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba. Beberapa aset strategis yang masuk kesepakatan mencakup Asrama Haji Sumsel, kantor BPBD Sumsel, dan rumah eks dinas perhubungan yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan anggota TNI AU.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyelesaian ini merupakan solusi dari satu sumbatan masalah yang menghambat pembangunan di sejumlah sektor. Dia menilai langkah ini capaian penting setelah bertahun-tahun persoalan administrasi aset menggantung.
“Ini bukan hanya masalah Pemprov, tapi masalah administrasi yang kini mulai terurai. Khususnya dengan TNI AU, akselerasi mengenai sistem administrasi aset ini sudah terpenuhi dalam satu tahapan,” ujar Deru, Rabu (13/8/2025).
Dengan kejelasan status hukum aset tersebut, Pemprov disebutnya akan membangun fasilitas publik untuk pendidikan dan keagamaan. “Sarana umum akan menjadi prioritas percepatan,” katanya.
Sebagai contoh, Deru menyebut asrama haji yang sebelumnya sempat tertunda pengembangannya, kini bisa ditingkatkan dari segi infrastruktur. Dia meminta Sekda dan Wagub Sumsel untuk segera menindaklanjuti hasil kesepakatan.
“Saya minta untuk disegerakan. Jangan sampai tertunda karena administrasi kita juga menjadi tidak benar,” tambahnya.
Sementara itu, Danlanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba mengatakan kesepakatan ini akan mempererat sinergi Pemprov dan TNI AU. Sekaligus membuka peluang realisasi proyek-proyek strategis yang sempat tertunda.
“Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi TNI AU dalam upaya penataan dan pemanfaatan aset secara optimal,” katanya.
