Wali Kota Jambi Maulana menunjukan komitmennya mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional. Termasuk dalam mendukung sistem meritokrasi di lingkup ASN agar terbentuk pemerintahan yang sehat.
Hal itu diungkapkan Maulana saat menghadiri penandatanganan komitmen pembangunan sistem meritokrasi yang digelar Kantor Regional VII BKN pada Rabu (10/9). Kegiatan dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, dihadiri beberapa kepala daerah lain di Indonesia.
Maulana menyebut, kehadirannya dalam kegiatan itu untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN di jajaran Pemkot Jambi. Maulana ingin penempatan ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan potensi individu secara tepat.
“Penerapan sistem meritokrasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan kapasitas dan potensinya,” kata Maulana dalam keterangan tertulis yang diterima infoSumbagsel, Kamis (11/9/2025).
Dengan sistem terbaru ini, Maulana mengatakan bahwa seluruh kader terbaik ASN akan mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, mulai dari CPNS hingga jabatan struktural yang lebih tinggi.
“Pemetaan potensi telah dilakukan untuk memastikan birokrasi berjalan secara optimal dan profesional,” ujarnya.
Langkah ini juga menjadi komitmen dalam reformasi birokrasi, menjadikan meritokrasi sebagai landasan utama dalam pengembangan karier ASN di daerah.
Maulana menambahkan, Pemkot Jambi telah melakukan pemetaan potensi ASN sejak beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Kita sudah memulai dari hulu, termasuk dalam proses rekrutmen CPNS, pelatihan, hingga penempatan jabatan. Sistem merit juga berdampak positif bagi pelayanan publik,” tambahnya
Maulana juga menyampaikan dukungannya terhadap transformasi birokrasi yang berbasis kompetensi tersebut. Penerapan sistem meritokrasi, kata Maulana menjadi langkah strategis demi memastikan ASN bekerja sesuai kapasitas dan potensi
“Dengan sistem ini, tidak ada lagi penempatan yang tidak tepat sasaran. Pemerintah Kota Jambi sangat mendukung penuh upaya ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tukasnya.
