Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Muladi mengunjungi warga transmigrasi di Desa Batu Ampar Kedurang Bengkulu Selatan, Bengkulu. Saat kunjungan ke daerah itu, warga mengeluhkan sulitnya akses jalan menuju desa karena terjal dan masih bebatuan hingga sulit dilalui saat hujan turun.
Sedikitnya ada 35 Kepala keluarga di Desa Batu Ampar merupakan warga transmigrasi asal Pulau Jawa, warga mengaku selain akses jalan yang masih sulit dilalui, desa juga belum teraliri aliran listrik ditambah tidak memiliki akses internet.
Seorang warga bernama Suti asal Jawa Tengah mengaku bila hujan tiba terpaksa meliburkan anaknya sekolah karena akses jalan penuh lumpur dan licin, sedangkan dua anaknya yang sudah duduk di bangku SLTA terpaksa tinggal dan menyewa rumah di desa lain agar bisa bersekolah.
“Saya sudah 7 tahun jadi warga transmigrasi, tapi kami masih kesulitan akses jalan karena jalan yang ada baru diberi batu dan masih ada tanah, kalau hujan sulit dilalui dengan sepeda motor, jadi susah mengantar anak sekolah,” kata Suti warga transmigrasi asal Jawah Tengah saat diwawancarai, Rabu (10/9/2025).
bukan itu saja, Suti juga berharap bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anaknya bersekolah dan juga bisa mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena menurutnya warga di Desa Batu Ampar tidak mendapatkan dua program tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Muladi mengatakan, sengaja melakulan kunjungan kerja ke daerah transmigrasi Desa Batu Ampar Kedurang, Bengkulu Selatan, untuk melihat langsung kondisi warga transmigrasi.
“Hari kita sudah melihat langsung kondisi warga transmigrasi desa Batu Ampar, memang masih serba keterbatasan, termasuk jalan dan listrik,” kata Viva Yoga, Rabu.
Viva juga menjelaskan, kedatangannya ke Desa Batu Ampar juga memberikan bantuan dana sebesar Rp 5,5 miliar salah satunya untuk pembuatan jalan desa yang menjadi keluhan warga selama ini.
“Kita telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan desa non status sepanjang 2 kilometer yang saat.ini kondisinya sulit dilalui menggunakan kendaraan biasa,” jelasnya.
Sedangkan untuk penerangan menggunakan listrik PLN, dalam waktu dekat akan segera dinikmati warga transmigrasi, karena memang daerah yang telah menjadi kawasan transmigrasi harus dialiri listrik.
“Saat ini tiang pancang listrik telah dipasang, dan kita juga telah meminta pemerintah daerah untuk bisa segera berkoordinasi dengan pihak PLN agar secepatnya warga bisa menikmati listrik,” ungkapnya.
