Kelanjutan pembagian makan bergizi gratis di SDN 178 Palembang masih menjadi tanda tanya. Dinas Kesehatan Kota Palembang belum bisa memastikan terkait MBG di sekolah tersebut masih berjalan atau diberhentikan sementara.
Saat ini, sampel menu makanan yang terdiri dari nasi putih, ayam katsu, tahu goreng, salad mayonaise dan pisang, masih diperiksa oleh BPOM Palembang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina mengatakan sampel menu makanan MBG yang disajikan SPPG ke pelajar SDN 178 sudah diambil oleh Puskesmas Kalidoni untuk diperiksa di BPOM.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak SPPG apakah besok masih dilanjutkan atau disetop sementara, kami belum tahu seperti apa,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Pihaknya ingin memastikan penyebab gejala mual, sakit perut, sesak nafas dan sakit kepala yang dialami siswa di sekolah tersebut. Adapun sampel yang diambil yakni menu sampel utuh yang disajikan ke siswa dan sampel sisa makanan siswa.
“Sebelum menu MBG diberikan ke anak-anak, ada sampel yang diambil dulu dan disimpan dalam waktu 2×24 jam. Pas pagi kejadian, puskesmas sudah mengambil sisa makanan di ompreng. Dua sampel sudah dikirim, yang utuh dan sisa makanan anak di BPOM. Penyebabnya apa, akan ditentukan oleh BPOM,” jelas Fenty.
Fenty mengatakan, uji sampel makanan itu membutuhkan waktu cukup lama untuk mencari penyebab para murid mual, muntah dan sakit kepala. Ia juga tak memastikan apakah hal itu adanya gejala keracunan yang berasal dari MBG.
“Untuk penyebab belum diketahui. Hasilnya akan kita tunggu 5-7 hari ke depan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan program MBG di sekolah itu tetap berjalan dengan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan Palembang. Pemkot, kata dia, segera mengambil sejumlah langkah tindak lanjut.
“Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi berwenang untuk mencari solusi terbaik dalam pencegahan sekaligus penanganan kasus keracunan MBG,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Palembang tetap mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pendistribusian MBG. Namun, kata Dewa, Pemkot harus lebih terlibat, tidak hanya sebagai penerima dan penyalur, tetapi juga ikut mengawasi agar makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman.
“Kita juga menjamin pelayanan kesehatan optimal bagi siswa yang diduga keracunan akibat mengonsumsi MBG,” kata dia.
