Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempersoalkan penamaan pada pembangunan Pelabuhan Palembang New Port di Tanjung Carat, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelabuhan samudera yang dibangun diusulkan menggunakan nama wilayah lokasi pembangunan, yakni New Banyuasin Port.
“Pak Bupati sudah mengirim surat resmi ke Kementerian Perhubungan, seharusnya namanya New Banyuasin Port, karena lokasinya jelas di Banyuasin,” ujar Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim, Rabu (12/11/2025).
Erwin menyebut, pelabuhan yang akan di-ground breaking pada awal 2026 itu merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Banyuasin. Perannya akan menggantikan Pelabuhan Boom Baru Palembang yang dinilai tidak efektif karena berada di pusat kota.
Dia juga menyebut, penamaan Palembang pada kawasan strategis di Banyuasin bukan hal baru. Beberapa di antaranya adalah penamaan hotel dan mal di wilayah Jakabaring. Padahal, secara administrasi wilayah berada di Banyuasin sesuai Permendagri Nomor 154.
Meski begitu, Erwin mengaku lega mendengar penjelasan Gubernur Sumsel Herman Deru bahwa penggunaan nama New Palembang Port hanya sebagai nama proyek. Setelah pelabuhan selesai dan resmi beroperasi, nama pelabuhan akan disesuaikan menjadi New Banyuasin Port Tanjung Carat.
“Kami senang mendengar penjelasan itu. Jadi nama proyeknya New Palembang Port, tapi nama pelabuhan nantinya akan menjadi New Banyuasin Port,” katanya.
Erwin memastikan, rencana proyek pelabuhan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan. Pelimpahan aset lahan juga telah dilakukan penandatangan antara Pemprov Sumsel dan Kemenhub. Pelabuhan itu akan menjadi pusat aktivitas bongkar muat baru, tak hanya di wilayah Sumsel tapi juga Sumbagsel.
Dia menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan ini akan menjadi motor ekonomi baru di kawasan pesisir Banyuasin.
“Pembangunan pelabuhan ini akan mengubah wajah pesisir Banyuasin, terutama di Kecamatan Sungsang. Industri, pergudangan, hingga aktivitas ekonomi baru pasti tumbuh dan mendorong pendapatan daerah,” jelasnya.
Dia juga menyebut, Banyuasin menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam program Ekonomi Biru. Program itu termasuk dalam Asta Cita Presiden.
“Ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan, sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Konsep ini berfokus pada tiga pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ungkapnya.
“Tujuannya, menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut untuk generasi sekarang dan mendatang. Dan restorasi mangrove merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan laut,” tukasnya.
