Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya mewujudkan destinasi wisata medis. Upaya ini diperkuat dengan bakal dibukanya RS Adhyaksa dengan keunggulan layanan kanker.
“Saya masih berkeinginan menjadikan Sumsel sebagai daerah health tourism. Saat ini layanan kesehatan kita di rumah sakit-rumah sakit sudah banyak, adanya RS Adhyaksa dengan fasilitas layanan cancer akan semakin melengkapinya,” ujar Deru.
Saat ini, beberapa rumah sakit di Sumsel telah memiliki fokus layanan unggulan. Seperti RSUD Siti Fatimah menjadi rujukan layanan regional dari RS Harapan Kita untuk penyakit jantung, RS Pelabuhan dengan unggulan layanan penyakit batu ginjal, dan layanam ibu dan anak di RS Hermina.
“Untuk bayi tabung sudah ada di RS Siloam, laktasi di RS Permata dan lainnya. Dengan hadirnya layanan unggulan ini kita harapkan juga bisa membantu masyarakat, sehingga mereka tak perlu keluar,” katanya.
Dia berharap, ke depan Sumsel, khususnya Kota Palembang tak hanya mengandalkan wisata kuliner dan MICE (meetings, incentives, conventions, dan exhibitions). Wisata medis juga bisa menjadi program layanan yang diunggulkan.
“Jadi nantinya Sumsel ini tak hanya mengandalkan wisata alamnya, MICE saja, atau yang lainnya, tapi juga dikenal sebagai wilayah health tourism,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumsel juga telah bekerja sama dengan pelaku industri pariwisata untuk menyediakan paket layanan kesehatan terintegrasi. Termasuk akomodasi, transportasi, dan kunjungan wisata, guna menarik minat wisatawan medis dari luar daerah maupun luar negeri.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Yulianto menambahkan, pembangunan RS Adhyaksa di belakang kantornya terus berprogres. Layanan penyakit kanker akan menjadi unggulan di RS tersebut.
“RS Adhyaksa akan punya kekhususan dalam pelayanan cancer, saat ini masih dalam pembangunan,” ujarnya.
Dia menyebut, pembangunan RS itu tak memakai dana APBN dan APBD. Seluruhnya memakai dana dari sitaan tindak pidana korupsi atau hasil tangkapan Kejati Sumsel, ditambah peralatan dari CSR BUMN.
“Pembangunan RS ini dari ratusan miliar atau bahkan triliunan uang sitaan dari para koruptor. Tidak memakai APBN atau APBD. Kami ingin, kehadiran RS ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.
