Pemerintah Provinsi Jambi tengah menargetkan lahan perkebunan seluas 133.785,09 hektar khusus buat komoditas jagung. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
“Maka, ini tentunya butuh dukungan intervensi dari sektor pertanian oleh pemerintah pusat buat Provinsi Jambi. Kita juga ingin Jambi juga harus menjadi kawasan lumbung pangan nasional,” kata Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dalam keterangan tertulis yang diterima infoSumbagsel, Selasa (17/6/2025).
Pembahasan soal swasembada pangan ini dilakukan dengan cara menggelar rapat koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi. Kegiatan Rakor ini juga
dalam rangka mendukung ketahanan pangan Nasional untuk meningkatkan produksi komoditas Jagung di Provinsi Jambi.
Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar, beserta jajarannya, para Bupati/Wali Kota, dan Kepala OPD terkait serta instansi vertikal.
Dijelaskan Sani, program ketahanan pangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kemandirian pangan nasional, terutama pangan lokal seperti jagung. Implementasi program swasembada jagung di Provinsi Jambi telah menunjukkan peningkatan hasil yang sangat signifikan.
Apalagi, pada tahun 2024 luas panen jagung mencapai total 1.514 hektar atau terjadi kenaikan sebesar 93,74 persen atau 733 hektar luas panen jagung dari tahun 2023 yang seluas 781 hektar.
“Hal ini berkorelasi positif terhadap produksi jagung, di mana tahun 2024 dihasilkan sebanyak 10,531 ribu ton jagung pipilan kering dengan kadar air sebesar 14%. Produksi ini naik sebesar 122,89 persen dari produksi jagung tahun 2023 yang hanya sebanyak 4.725 ribu ton jagung pipilan kering dengan kadar air 14%,” ujar Sani.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Wagub Sani juga menambahkan bahwa terhitung hingga Juni 2025, diperkirakan luas panen Jagung Provinsi Jambi telah mencapai 1.595 ribu hektar dengan total capaian produksi diperkirakan 9.913 ribu ton.
Sani menegaskan bahwa peningkatan komoditas Jagung akan tercapai. Apalagi ini juga selaras dengan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dan Arah Pembangunan Nasional (Asta Cita 2). Dia juga menilai ini juga sebagai bentuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
“Maka dari itu misi pembangunan daerah dalam mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan mesti diimplementasikan,” ujarnya.
Dalam Rakor ini, Sani juga menegaskan bahwa sinergi dan kerja kolaboratif multi pihak, terutama dengan pemerintah kabupaten/kota akan diperkuat untuk menciptakan pertumbuhan baru yang merata di Provinsi Jambi. Pencapaian ini tentunya melalui peningkatan produktivitas pertanian secara holistik dan berkelanjutan dari berbagai program.
“Pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata (fokus Ujung Jabung, KCBN Muaro Jambi, KSPN Danau Kerinci, dan Geopark Merangin). Peningkatan produktivitas lahan pertanian mendukung lumbung pangan desa dan daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar menyatakan bahwa Provinsi Jambi sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian cukup besar. Dia mengakui jika hal ini harus memerlukan langkah stratifikasi untuk memperkuat sistem pertahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Untuk itu, diperlukan persepsi menyatukan langkah serta merumuskan strategi bersama untuk memastikan ketersediaan akses dan stabilitas pangan di wilayah Provinsi Jambi,” kata dia.
“Dan tadi malam saya berdiskusi lama dengan Kapolda Kalimantan Barat, saya bertelepon dan saya bertanya apa kiatnya sehingga mereka bisa panen raya yang luar biasa, dan saya mendengar bahwa semuanya itu adalah dukungan utamanya dari pemerintah daerah dari mulai gubernur, kepala dinas sampai dengan kepala daerah wali kota maupun bupati dan juga pihak swasta,” ujar Kapolda.
Kapolda juga mengharapkan agar rapat koordinasi dapat menjadi wadah efektif untuk membangun kolaborasi antara instansi pemerintah daerah. Dia ingin, agar pelaksanaan program pertahanan pangan dapat berjalan optimal merata dan tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan suatu lembaga pangan seiring dengan meningkatnya tekanan pangan akibat alih fungsi lahan.
“Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Bulog strategis lainnya serta pihak kepolisian sangat diperlukan guna memastikan kebijakan dan program berjalan secara terpadu di lapangan. Diharapkan melalui pendekatan-pendekatan kolaboratif ini diharapkan berbagai kendala yang dihadapi dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan secara bersama-sama,” harap Kapolda.
“Selain daripada itu rapat koordinasi saat ini juga menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga serta melindungi masyarakat dari potensi kerawanan pangan, khususnya di wilayah Provinsi Jambi,” ucapnya.
